Bawaslu se-Sumbar, Taspen Life, dan BNI Selaraskan Mekanisme Program Taspen Save

Sawahlunto - Dalam upaya meningkatkan koordinasi dan memastikan kelancaran pelaksanaan Program Taspen Save bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Bawaslu, Bawaslu se-Provinsi Sumatera Barat bersama Taspen Life dan Bank Negara Indonesia (BNI) melaksanakan pembahasan dan penyelarasan mekanisme teknis pemotongan serta pembayaran premi Program Taspen Save.

Kegiatan ini menjadi forum koordinasi antarlembaga untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait tata kelola administrasi program, mulai dari mekanisme pemotongan premi melalui gaji ASN hingga proses pembayaran dan penyetoran premi kepada Taspen Life.

Dalam pembahasan tersebut, sejumlah aspek teknis menjadi perhatian bersama, di antaranya alur pemotongan premi, kelengkapan dan validasi data peserta, administrasi pembayaran, serta pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. BNI turut berperan dalam mendukung proses pemotongan premi melalui mekanisme pembayaran gaji ASN di lingkungan Bawaslu.

Penyelarasan ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pelaksanaan program berjalan secara tertib, transparan, akurat, dan sesuai dengan ketentuan serta prosedur yang disepakati. Kesamaan pemahaman antarpihak juga diharapkan dapat meminimalkan potensi kendala administratif maupun teknis dalam implementasinya.

Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi dan kesepahaman antara Bawaslu kabupaten/kota se-Sumatera Barat, Taspen Life, dan BNI, sehingga pelaksanaan pemotongan serta pembayaran premi Program Taspen Save dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Sinergi tersebut menjadi bagian dari komitmen Bawaslu dalam memperkuat tata kelola administrasi kepegawaian serta mendukung pelaksanaan program bagi ASN melalui koordinasi yang baik dengan pihak terkait.

Dengan demikian, penyelarasan mekanisme teknis ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan implementasi Program Taspen Save yang optimal, dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan ketelitian administrasi.