Bawaslu Kota Sawahlunto mengikuti Rapat Koordinasi Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat
|
SAWAHLUNTO – Bawaslu Kota Sawahlunto mengikuti Rapat Koordinasi Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang diselenggarakan secara daring oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat komitmen kelembagaan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Selain itu, rapat koordinasi ini menjadi sarana membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjunjung tinggi kesetaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta perlindungan bagi seluruh jajaran Bawaslu.
Dalam arahannya, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menekankan kepada seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota agar segera menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan membentuk Pokja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) di masing-masing satuan kerja.
Pembentukan Pokja tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem kerja kelembagaan yang terstruktur, mulai dari pembagian tugas dan tanggung jawab hingga mekanisme koordinasi dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Bawaslu.
Keberadaan Pokja diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan administrasi kelembagaan, tetapi juga mampu menjalankan fungsi secara nyata dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, penguatan upaya pencegahan, serta penyediaan mekanisme penanganan yang responsif, profesional, dan berperspektif korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pembentukan Pokja ini, seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota juga didorong untuk meningkatkan kepedulian dan mengambil peran aktif dalam menciptakan budaya kerja yang saling menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, serta memberikan perlindungan kepada setiap individu tanpa diskriminasi.
Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berharap seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota dapat segera menerbitkan SK pembentukan Pokja dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas serta fungsinya.
Komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya membangun Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang tidak hanya berintegritas dan profesional dalam mengawal demokrasi, tetapi juga mampu menghadirkan lingkungan kerja yang menjamin rasa aman, perlindungan, dan keadilan bagi seluruh insan Bawaslu.
Penulis dan Foto: Imelza dan Fira Indra
Editor: Bram