Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kota Sawahlunto mengikuti Rapat Evaluasi Pengawasan Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Kabupaten/Kota Tahun 2026

Rapat Evaluasi Pengawasan Pleno PDPB

 

Bawaslu Kota Sawahlunto mengikuti Rapat Evaluasi Pengawasan Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Kabupaten/Kota Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti sebagai bagian dari evaluasi bersama terhadap pelaksanaan pengawasan PDPB pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan dibuka secara langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni, S.H., M.Kn. Dalam arahannya, disampaikan pentingnya melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian pengawasan PDPB, khususnya hasil pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota. Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap proses pengawasan telah dilaksanakan sesuai ketentuan serta seluruh hasil pengawasan dan dinamika yang terjadi dapat terdokumentasi dengan baik.

Selanjutnya, Koordinator Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhamad Khadafi, S.Kom., memberikan arahan kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota agar mencermati kembali hasil pengawasan yang telah dilakukan. Selain itu, jajaran diminta memastikan kesesuaian antara hasil pengawasan, data yang disampaikan pada saat pleno, serta pengisian Alat Kerja Pengawasan (AKP). Hal tersebut diperlukan agar data hasil pengawasan dapat tersusun secara lengkap, akurat, dan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan pengawasan PDPB selanjutnya.

Agenda berikutnya dilanjutkan dengan pemaparan hasil pengawasan dan dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Rapat Pleno PDPB Triwulan III Tahun 2026 di masing-masing Kabupaten/Kota. Dalam pemaparan tersebut disampaikan berbagai kondisi yang ditemukan selama proses pengawasan, termasuk kesesuaian data, permasalahan yang muncul, serta tindak lanjut yang telah dilakukan oleh jajaran Bawaslu bersama KPU Kabupaten/Kota.

Setelah pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan pencocokan dan pemeriksaan pengisian AKP. Pencocokan ini dilakukan untuk memastikan setiap data dan informasi yang dituangkan dalam AKP telah sesuai dengan hasil pengawasan serta kondisi yang disampaikan dalam rapat pleno. Apabila terdapat data yang belum sesuai atau masih perlu dilengkapi, dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan.

Pada akhir kegiatan, Koordinator Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan penutup sekaligus mengingatkan seluruh jajaran agar segera menindaklanjuti hasil evaluasi dan menyempurnakan pengisian AKP. Kegiatan evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat kualitas dokumentasi serta meningkatkan ketelitian dan konsistensi jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan PDPB secara berkelanjutan.

Penulis dan Foto: Devid

Editor: Bram