Optimalisasi Sigaplapor, Bawaslu Perkuat Digitalisasi Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran Menuju Pemilu 2029.

Sawahlunto – Bawaslu Kota Sawahlunto mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan SiGapLapor dalam Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia secara daring, Senin (9/11/2026), pukul 14.00 WIB. Kegiatan ini diikuti oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia. Bawaslu Kota Sawahlunto mengikuti kegiatan tersebut yang dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kota Sawahlunto, Koordinator Sekretariat, serta Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. 

Kegiatan dibuka oleh Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (Biro FPPP) Bawaslu RI. Dalam arahannya, Maria Amelia Sinaga, S.H., selaku Plt. Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu RI, menekankan pentingnya kesamaan pemahaman seluruh jajaran Bawaslu, mulai dari tingkat pusat hingga Kabupaten/Kota, terhadap keberadaan dan fungsi SiGapLapor dalam proses penanganan pelanggaran.

Menurutnya, optimalisasi SiGapLapor perlu menjadi perhatian bersama, termasuk mengevaluasi sejauh mana sistem tersebut telah dimanfaatkan secara maksimal pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sebelumnya. SiGapLapor diharapkan mampu merangkum seluruh aktivitas penanganan pelanggaran sesuai dengan alur penanganan yang berlaku. Dengan demikian, data yang dihimpun dapat terintegrasi, tersaji secara komprehensif, serta dapat diakses secara real time oleh jajaran Bawaslu.

Maria Amelia Sinaga juga menjelaskan bahwa SiGapLapor bukan sekadar aplikasi untuk mencatat laporan dan temuan dugaan pelanggaran, melainkan merupakan bagian dari transformasi digital Bawaslu dalam proses penanganan pelanggaran. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi harus dimulai sejak tahap awal penerimaan laporan dugaan pelanggaran, bukan hanya dilakukan setelah proses penanganan selesai.

"Kita harus menyiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi proses penerimaan laporan tidak menggunakan hard copy lagi, dan prosesnya hanya dalam bentuk tanya jawab yang diinputkan langsung ke dalam aplikasi SiGapLapor," ungkap Maria Amelia Sinaga.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah menyelesaikan penginputan data penanganan pelanggaran hingga tingkat nasional melalui aplikasi SiGapLapor.

Ia menyampaikan bahwa Bawaslu RI telah berhasil menghimpun data penanganan pelanggaran secara menyeluruh. Data tersebut merupakan hasil penginputan dan pembaruan yang dilakukan oleh seluruh jajaran Bawaslu melalui SiGapLapor, sehingga kini dapat disajikan secara komprehensif. Menurutnya, capaian tersebut tidak akan mudah terwujud tanpa keseriusan dan kerja sama seluruh jajaran Bawaslu.

Data Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024

Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan data penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2024 yang telah dihimpun oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI. Secara nasional, terdapat 5.184 temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang diproses oleh jajaran Bawaslu se-Indonesia, dengan rincian:

1. 1.305 temuan dugaan pelanggaran.

2. 3.879 laporan dugaan pelanggaran.

3. 2.992 laporan dan temuan diregister.

4. 2.192 laporan dan temuan tidak diregister.

Dari total 2.992 laporan dan temuan yang diregister, terdapat 1.633 yang terbukti merupakan pelanggaran, sedangkan 1.359 lainnya dinyatakan bukan pelanggaran.

Data tersebut menjadi gambaran penting mengenai pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran oleh jajaran Bawaslu sekaligus menunjukkan pentingnya pengelolaan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 Persiapan Menuju Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029

SiGapLapor merupakan sistem yang termuat dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Setelah berjalan kurang lebih empat tahun, sistem ini terus dikembangkan, termasuk pengembangan dari platform berbasis web menuju platform mobile agar lebih mudah diakses secara langsung.

Pengembangan tersebut menjadi salah satu langkah strategis Bawaslu dalam mempersiapkan digitalisasi proses penanganan pelanggaran menuju Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029. Untuk itu, diperlukan kesiapan sistem sekaligus peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar seluruh jajaran mampu menerapkan proses penanganan pelanggaran secara digital sejak awal penerimaan laporan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Sawahlunto berkomitmen untuk terus meningkatkan pemahaman dan kapasitas jajaran dalam mengoptimalkan pemanfaatan SiGapLapor, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan data penanganan pelanggaran yang terintegrasi, efektif, transparan, dan akuntabel.

SiGapLapor bukan sekedar aplikasi pencatatan, tetapi bagian dari transformasi digital Bawaslu dalam mewujudkan penanganan pelanggaran yang lebih modern dan terintegrasi menuju Pemilu 2029.