Perkuat Keselarasan Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja, Bawaslu Kota Sawahlunto Ikuti Sosialisasi Pedoman Penyusunan Renstra Tahun 2026.

Sawahlunto – Bawaslu Kota Sawahlunto mengikuti kegiatan Sosialisasi Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di Lingkungan Unit Kerja Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (26/10/2026), pukul 13.00 WIB hingga selesai.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan perencanaan strategis dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Bawaslu, sekaligus menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada jajaran Bawaslu mengenai pedoman dan mekanisme penyusunan Renstra sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan, program, dan kegiatan organisasi. Penyusunan Renstra yang terarah dan terukur diharapkan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan jajaran Bawaslu Kota Sawahlunto dapat memahami substansi Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026 dan mengimplementasikan pedoman penyusunan Renstra secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perencanaan program dan kegiatan dapat disusun secara sistematis, terukur, dan selaras dengan tujuan serta sasaran strategis organisasi.

Dalam sosialisasi  tersebut dijelaskan bahwa penyusunan Renstra daerah memiliki peran penting dalam ekosistem perencanaan nasional. Renstra Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), visi dan misi Presiden, serta arah kebijakan dan sasaran strategis Bawaslu Republik Indonesia. Keselarasan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga setiap program yang direncanakan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan capaian kinerjanya.

 Prinsip “Satu Komando, Satu Tujuan” dalam penyusunan Renstra sangat ditekankan pada kegiatan tersebut. Bawaslu RI menetapkan arah makro yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kerangka regulasi, serta kerangka kelembagaan. Sementara itu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerjemahkan arah kebijakan tersebut ke dalam sasaran dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah kerja, tanpa menyusun visi, misi, dan sasaran strategis sendiri yang bertentangan dengan ketetapan pusat.

Penyusunan Renstra juga dijabarkan melalui lima fase siklus, yaitu penyusunan, penelaahan, persetujuan, penetapan, dan perubahan. Setiap fase memiliki tahapan dan mekanisme yang perlu dilaksanakan secara cermat agar dokumen perencanaan yang dihasilkan memenuhi ketentuan serta dapat menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Dalam penyusunan Renstra, penelaahan substansi menjadi tahapan penting untuk memastikan bahwa rancangan perencanaan benar-benar menjawab kebutuhan pengawasan pemilu di daerah. Penelaahan dilakukan dengan memperhatikan data empiris dan kinerja, seperti perkembangan kelembagaan, status sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta hasil kinerja masa lalu. Analisis tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berpotensi memengaruhi pencapaian sasaran organisasi.

Pada kegiatan sosialisasi ini juga ditegaskan pentingnya pengendalian mutu rancangan melalui mekanisme quality control. Rancangan Renstra unit kerja pusat dan Bawaslu Provinsi ditelaah secara berjenjang sesuai kewenangan, sedangkan rancangan Bawaslu Kabupaten/Kota ditelaah oleh Ketua Bawaslu Provinsi. Apabila terdapat catatan penelaahan, revisi perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan batas waktu yang ditetapkan sebelum dokumen memperoleh persetujuan.

Pada tahap penetapan, Renstra harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatan organisasi. Materi sosialisasi juga menekankan batas waktu distribusi dokumen yang telah ditetapkan, yakni paling lambat satu bulan setelah tanggal penetapan. Adapun perubahan Renstra hanya dapat dilakukan apabila terdapat kebutuhan penyesuaian yang konsisten dengan RPJMN, antara lain berdasarkan perubahan hukum, instruksi nasional, atau temuan audit yang memerlukan perbaikan kebijakan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Sawahlunto diharapkan semakin memahami substansi dan mekanisme penyusunan Renstra sesuai Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026. Pemahaman tersebut menjadi bekal dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang sistematis, terukur, sesuai kewenangan, serta selaras dengan sasaran strategis Bawaslu secara nasional.

Bawaslu Kota Sawahlunto terus berkomitmen memperkuat tata kelola kelembagaan melalui perencanaan yang berkualitas, penganggaran berbasis kinerja, serta penerapan SAKIP secara optimal. Dengan perencanaan yang terarah dan akuntabel, pelaksanaan tugas pengawasan pemilu diharapkan semakin efektif, profesional, dan berorientasi pada hasil demi terwujudnya pengawasan pemilu yang berintegritas.