Pengelolaan Media Sosial Bawaslu yang Kreatif, Edukatif, dan Berorientasi pada Masyarakat

Sawahlunto, 14 Oktober 2026 —Staf pengelola kehumasan Bawaslu Kota Sawahlunto, Yefin Asbram ikuti kegiatan  "Humas Upgrade Series #2: Desain Kreatif, Informasi Efektif" yang digelar oleh Bawaslu RI secara daring. Pengelolaan media sosial di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) perlu menempatkan masyarakat sebagai pusat penyampaian informasi. Informasi yang dipublikasikan tidak hanya berorientasi pada dokumentasi kegiatan kelembagaan, tetapi juga harus mampu memberikan edukasi, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Hal tersebut disampaikan Apriyanti Marwah dalam pengantar kegiatan pengelolaan media sosial. Ia menekankan pentingnya mengubah sudut pandang (point of view/POV) dalam penyajian konten, dari yang semula berfokus pada aktivitas internal lembaga menjadi berorientasi pada kebutuhan dan manfaat informasi bagi masyarakat.

Menurutnya, setiap publikasi perlu mengedepankan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian, konten media sosial Bawaslu tidak sekadar menampilkan kegiatan atau dokumentasi kelembagaan, tetapi juga menjelaskan relevansi kegiatan tersebut bagi publik, khususnya dalam membangun kesadaran demokrasi dan pengawasan partisipatif.

Pengelolaan media sosial Bawaslu berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pedoman tersebut menekankan pentingnya penyajian konten yang terencana, informatif, dan menarik, dengan memperhatikan unsur tulisan, gambar, judul, ikon, visualisasi data, serta konsistensi identitas visual.

Dalam penyajian informasi, kreativitas menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Pemilihan warna, jenis dan ukuran huruf, gambar, serta tata letak perlu dikombinasikan secara proporsional agar menghasilkan desain yang menarik, mudah dibaca, dan mampu menyampaikan pesan secara efektif.

Selain aspek visual, substansi informasi juga harus diperhatikan. Konten yang dipublikasikan perlu memiliki nilai edukasi, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta menyajikan informasi yang akurat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, media sosial Bawaslu diharapkan mampu menjadi sarana komunikasi publik yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas Pemilu.

Sejalan dengan Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Publikasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Masa Non-Tahapan Pemilu/Pemilihan, publikasi kelembagaan juga diarahkan untuk meningkatkan literasi demokrasi, memperkuat citra Bawaslu sebagai lembaga yang profesional, independen, transparan, dan responsif, serta membangun kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif.

Melalui pengelolaan media sosial yang kreatif, edukatif, impresif, dan advokatif, Bawaslu diharapkan dapat menghadirkan informasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, setiap konten yang dipublikasikan tidak hanya menjadi representasi aktivitas lembaga, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan ajakan bagi masyarakat untuk bersama-sama mengawal demokrasi dan mewujudkan Pemilu yang berintegritas.