Pembukaan Orientasi PPPK 2026 se-Sumatera Barat

Sawahlunto, Rabu 24 Juni 2026 || #sahabatbawaslu, sebanyak 8 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ikuti kegiatan Pembukaan Orientasi PPPK 2026 se-Sumatera Barat yang diselenggaran oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat secara daring.

Kegiatan ini digelar dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, Bawaslu resmi membuka kegiatan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2025. Pentingnya penguatan kompetensi, integritas dan personalisme aparatur melalui berbagai program pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan PPPK khususnya dilingkungan Bawaslu se-Semuatera Barat mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal maka diperlukan orientasi yang sistematis terstruktur dan berkelanjutan.

Orientasi PPPK tahun 2026 dengan kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika Instansi. Kurikulum, pengenalan, nilai dan etika pada instansi pemerintah disusun sebagai instrumen pembelajaran yang komprehensif untuk membekali PPPK dengan mengutamakan sikap dan perilaku kerja yang selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui kurikulum ini diharapkan peserta mampu memahami peran strategisnya dalam mendukung kinerja Lembaga, mengimplementasikan nilai berakhlak, serta mengintegrasikan prinsip bela negara dalam pelaksanaan tugas sehari hari. Adapun sebagai dasar hukum orientasi adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Roy M Siagian, S.Sos., M.Si (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu RI). Roy M Siagian dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa sebagaimana kita ketahui, berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PPPK adalah warga negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk melaksanakan petugas tugas pemerintahan dalam hal ini tugas-tugas bawaslu, jadi saudara tidak kalah pentingnya dengan ASN lainnya dalam mendukung pemerintahan yang profesional, angkutabel, berintegritas menjunjung tinggi nilai nilai lembaga yang ada di Bawaslu.