Orientasi PPPK Gelombang IV hari ke-6 : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bawaslu

Sawahlunto, Selasa 28 Juli 2026 || #sahabatbawaslu staf Bawaslu Kota Sawahlunto, Yefin Asbram ikuti kegiatan pembekalan bagi aparatur di lingkungan Bawaslu sebagai upaya memperkuat pemahaman mengenai organisasi, tugas dan fungsi, serta budaya kerja yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

Eriyanti (Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS)) dalam penyampaian materi, narasumber menekankan bahwa setiap ASN di lingkungan Bawaslu merupakan bagian dari satu kesatuan organisasi yang memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pegawai diharapkan memahami struktur organisasi, tata kerja, aturan internal, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, integritas, koordinasi, dan kolaborasi dalam menjalankan tugas.

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjadikan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bawaslu, serta pedoman organisasi sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Pemahaman terhadap aturan tersebut dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel.

Selain itu, materi menegaskan bahwa fungsi pelayanan administrasi, dukungan teknis, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, barang milik negara, hingga pelayanan fungsional memiliki peran yang sama pentingnya dalam mendukung keberhasilan pengawasan pemilu. Seluruh unsur organisasi diharapkan mampu bekerja secara sinergis sehingga kualitas layanan kelembagaan terus meningkat.

Narasumber juga mengingatkan bahwa pengawasan pemilu harus dilaksanakan secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Seiring perkembangan teknologi, aparatur Bawaslu dituntut mampu beradaptasi dengan transformasi digital untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan.

Menjelang tahapan Pemilu 2029, seluruh aparatur diharapkan semakin memahami peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga mampu memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.