Bawaslu Sawahlunto Ikuti Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengembangan Pengawasan Partisipatif TW III 2026

Sawahlunto, 7 Oktober 2026 — Anggota Bawaslu Kota Sawahlunto, Febriboy Arnendra, bersama staf Sekretariat Bawaslu Kota Sawahlunto, Resnawati dan Yefin Asbram, mengikuti Rapat Sosialisasi Petunjuk Teknis Indikator Capaian dan Tata Cara Pelaporan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Triwulan III Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat secara daring, Rabu (7/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menyamakan pemahaman jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat terkait pelaksanaan, pengukuran capaian, serta mekanisme pelaporan program pengembangan pengawasan partisipatif.

Dalam sosialisasi tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menjelaskan Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Indikator Capaian dan Tata Cara Pelaporan Pengembangan Pengawasan Partisipatif. Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi jajaran pengawas Pemilu dalam mengukur perkembangan program pengawasan partisipatif sekaligus memastikan pelaksanaan program terdokumentasi dan dapat dilaporkan secara terukur.

Salah satu program yang dibahas adalah Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Program ini dirancang untuk menciptakan dan mengembangkan kader pengawas partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan.

Pengembangan P2P diukur melalui empat tingkatan, yakni Terlatih, Terbentuk, Berfungsi, dan Bergerak.

Pada tingkat Terlatih, Bawaslu berperan sebagai pelaksana kegiatan pendidikan pengawas partisipatif dengan sasaran calon kader. Selanjutnya, pada tingkat Terbentuk, kader yang telah mendapatkan pendidikan didorong untuk membentuk, memiliki, atau mengembangkan komunitas yang bergerak dalam pengawasan partisipatif.

Kemudian pada tingkat Berfungsi, komunitas kader diharapkan aktif memperkuat wacana dan jaringan pengawasan melalui edukasi dan diskusi kepemiluan, identifikasi kerawanan Pemilu, konsolidasi jaringan, pengampanyean gagasan pengawasan, hingga penyusunan agenda pemantauan Pemilu atau Pemilihan.

Sementara pada tingkat Bergerak, komunitas kader diharapkan mampu melakukan aksi nyata secara mandiri, antara lain melakukan pemantauan tahapan Pemilu, menyampaikan hasil pemantauan kepada publik, melaksanakan riset kepemiluan, menyampaikan informasi atau laporan dugaan pelanggaran kepada pengawas Pemilu, melakukan pendampingan dan pemberdayaan komunitas, serta menjadi rujukan pengawasan partisipatif bagi wilayah lain.

Selain P2P, sosialisasi juga membahas indikator pengembangan Forum Warga Pengawasan Partisipatif. Program ini menitikberatkan pada intervensi terhadap kelompok, organisasi, atau institusi masyarakat yang telah terbentuk.

Forum Warga juga memiliki empat tingkatan pengembangan, yakni Terlatih, Terbentuk, Berfungsi, dan Bergerak. Pengembangannya diarahkan agar masyarakat dan organisasi mitra tidak hanya menerima edukasi kepemiluan, tetapi mampu membangun jejaring, memetakan kerawanan, menyusun agenda pengawasan, hingga melakukan pemantauan dan melaporkan dugaan pelanggaran secara mandiri.

Selanjutnya, Pojok Pengawasan menjadi salah satu sarana yang dikembangkan Bawaslu untuk memperkuat keterlibatan masyarakat. Indikator pengembangannya berfokus pada tingkat Terlatih, yakni melalui penyelenggaraan edukasi kepada masyarakat umum dengan memanfaatkan Pojok Pengawasan di kantor maupun melalui kegiatan diskusi publik.

Pojok Pengawasan diharapkan tidak sekadar menjadi fasilitas informasi, tetapi menjadi media yang mempertemukan Bawaslu dengan masyarakat, komunitas, organisasi, maupun institusi untuk memperkuat pemahaman dan partisipasi dalam pengawasan Pemilu.

Program lainnya yang turut menjadi perhatian adalah Kampung Pengawasan Partisipatif. Program ini menitikberatkan pada pengawasan partisipatif berbasis kewilayahan dan kearifan lokal.

Pengembangan Kampung Pengawasan juga dilakukan melalui empat tingkatan, yaitu Terlatih, Terbentuk, Berfungsi, dan Bergerak. Pada tingkat awal, Bawaslu memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada institusi di tingkat desa, dusun, kampung, atau sebutan lokal lainnya. Selanjutnya diarahkan pada pembentukan kelembagaan lokal, penguatan jaringan pengawasan warga, hingga pelaksanaan aksi nyata berupa pemantauan tahapan Pemilu, riset kepemiluan skala lokal, pelaporan dugaan pelanggaran, serta pemberdayaan masyarakat.

Bawaslu Kota Sawahlunto akan terus mendorong penguatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, komunitas, organisasi, lembaga pendidikan, pemuda, serta kelompok masyarakat lainnya.

Penguatan pengawasan partisipatif menjadi bagian penting dalam membangun Pemilu yang berintegritas. Sebab, pengawasan Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Melalui sinergi antara pengawas Pemilu dan masyarakat, diharapkan tercipta budaya pengawasan yang tumbuh dari kesadaran bersama, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek dalam setiap tahapan Pemilu, tetapi hadir sebagai subjek yang turut menjaga proses demokrasi berjalan secara jujur, adil, transparan, dan bermartabat.