Bawaslu Sawahlunto Ikuti Pendalaman Substansi Desain Sistem Pemilu Dan Penataan Daerah Pemilihan

Bawaslu Kota Sawahlunto mengikuti kegiatan Zoom Meeting Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 dengan tema “Desain Sistem Pemilu dan Penataan Daerah Pemilihan: Sistem Konversi Suara, Alokasi Kursi, dan Desain Kompetisi Elektoral”, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI ini menghadirkan Titi Anggraini, Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus Anggota Dewan Pembina Perludem, sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, Titi Anggraini mengulas berbagai aspek hukum dan konstitusionalitas penataan daerah pemilihan (dapil) serta alokasi kursi dalam sistem pemilu di Indonesia. Pembahasan mencakup tiga variabel utama yang memengaruhi konversi suara menjadi kursi, yakni besaran dapil (district magnitude), formula konversi suara, dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Ia menjelaskan bahwa penataan dapil dan alokasi kursi bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian penting dari tahapan pemilu yang menentukan kesetaraan nilai suara dan kualitas keterwakilan masyarakat. Dalam konteks tersebut, prinsip one person, one vote, one value menjadi salah satu landasan penting untuk memastikan setiap suara pemilih memiliki nilai yang setara.

Lebih lanjut, materi juga membahas penerapan metode Sainte-Laguë dalam penghitungan perolehan kursi, ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen, serta berbagai persoalan ketimpangan alokasi kursi antarwilayah. Titi turut mengulas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 yang menegaskan bahwa penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR serta DPRD Provinsi diatur melalui Peraturan KPU dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penyusunan dapil sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2029 dan Pemilu Daerah 2031, kesetaraan nilai suara, penggunaan data kependudukan yang mutakhir, proporsionalitas alokasi kursi, serta transparansi dalam proses penataan dapil menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian.

Terkait peran pengawasan, materi tersebut juga menekankan pentingnya keterlibatan Bawaslu dalam mengawal proses penataan dapil melalui pengujian tujuh prinsip penyusunan dapil, verifikasi data kependudukan, pengawasan uji publik, penyampaian rekomendasi tertulis, hingga pengawalan penyelesaian sengketa proses terkait penetapan dapil.