Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kota Sawahlunto kembali melaksanakan Roadshow Kepemiluan dan Konsolidasi ke Partai PAN

Bawaslu Kota Sawahlunto kembali melaksanakan Roadshow Kepemiluan dan Konsolidasi ke Partai

 

Sawahlunto, Kamis 3 September 2026 || #sahabatbawaslu Bawaslu Kota Sawahlunto kembali melaksanakan Roadshow Kepemiluan dan Konsolidasi ke Partai Politik sebagai bagian dari upaya pencegahan serta penguatan koordinasi dalam memastikan pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan partai politik berjalan sesuai ketentuan.
Kegiatan yang dipimpin oleh Anggota Bawaslu Kota Sawahlunto, Mitsu Pardede, tersebut dilaksanakan dengan mengunjungi DPD Partai PAN.

Selanjutnya, Bawaslu Kota Sawahlunto melaksanakan kunjungan ke Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Sawahlunto) dan bertemu dengan Sekretaris DPC PAN Kota Sawahlunto, Susi Haryati. Dalam pertemuan tersebut dibahas ruang perbaikan data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang diberikan kepada partai politik untuk memastikan data yang tercantum dalam SIPOL sesuai dengan dokumen dan kondisi kepengurusan yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap data pada SIPOL, Bawaslu Kota Sawahlunto juga menyampaikan beberapa catatan kepada PAN, di antaranya terkait penomoran SK kepengurusan serta adanya perbedaan antara data kepengurusan yang tercantum dalam SIPOL dengan data kepengurusan yang terdapat dalam dokumen SK.

Bawaslu Kota Sawahlunto mendorong agar setiap perbedaan maupun ketidaksesuaian data dapat segera ditindaklanjuti melalui mekanisme perbaikan yang tersedia. Hal tersebut penting dilakukan sebagai langkah pencegahan agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun kendala dalam proses tahapan kepemiluan selanjutnya.
Melalui kegiatan roadshow ini, Bawaslu Kota Sawahlunto menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pencegahan, pengawasan, dan penguatan koordinasi dengan partai politik. Konsolidasi secara langsung diharapkan dapat membangun pemahaman bersama sekaligus mendorong partai politik untuk aktif memastikan data kepengurusan dan keanggotaan tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, penguatan keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola kepemiluan yang transparan dan akuntabel.

Penulis dan Foto: Dita dan Fira Indra

Editor: Bram