Bawaslu Kota Sawahlunto Ikuti Presentasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026

Padang, 14 Oktober 2026 — Bawaslu Kota Sawahlunto terus memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dengan mengikuti kegiatan Presentasi Badan Publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Rabu (14/10/2026), bertempat di Gedung BRMP Sumatera Barat, Kota Padang.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Kota Sawahlunto, Junaidi Hartoni, hadir secara langsung untuk mempresentasikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kota Sawahlunto. Presentasi ini menjadi bagian dari upaya evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik, termasuk pengelolaan informasi serta langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan presentasi merupakan tahapan lanjutan setelah proses verifikasi kuesioner pada Tahap II Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Melalui tahapan ini, badan publik diberikan kesempatan untuk memaparkan pelaksanaan keterbukaan informasi, mekanisme pelayanan informasi publik, serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel.

Keikutsertaan Bawaslu Kota Sawahlunto dalam tahapan ini merupakan wujud komitmen lembaga dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Bawaslu Kota Sawahlunto terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah, cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui penguatan keterbukaan informasi, Bawaslu Kota Sawahlunto berkomitmen untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas Pemilu.