Bawaslu Kota Sawahlunto Hadiri Seminar Nasional Penataan Sistem Penegakan Hukum Pemilu Melalui Perubahan UU Pemilu

Padang – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sawahlunto, Febriboy Arnendra dan Mitsu Pardede, menghadiri Seminar Nasional bertajuk “Penataan Sistem Penegakan Hukum Pemilu melalui Perubahan Undang-Undang Pemilu” yang diselenggarakan di Hotel Santika Padang, Minggu (8/11/2026).

Seminar nasional tersebut menjadi forum strategis untuk membahas arah pembaruan regulasi kepemiluan, khususnya dalam memperkuat sistem penegakan hukum pemilu agar lebih efektif, berkeadilan, serta mampu meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja, dalam sambutannya menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Pemilu harus menjadi momentum untuk membenahi sistem penegakan hukum pemilu. Menurutnya, pembaruan regulasi tidak hanya berorientasi pada penyempurnaan norma, tetapi juga harus mampu memberikan kepastian hukum serta memastikan penanganan setiap pelanggaran berjalan secara proporsional.

Bagja menyampaikan bahwa penguatan sistem hukum pemilu sejalan dengan visi Bawaslu periode 2025–2029, yakni “Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial”. Ia menekankan bahwa demokrasi yang berkualitas tidak dapat dibangun oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk akademisi, praktisi hukum dan masyarakat sipil.

Dalam paparannya, Bagja juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap penanganan tindak pidana pemilu. Berdasarkan data Bawaslu pada Pemilu 2024, terdapat 1.099 temuan dan laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diregistrasi. Data tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam mekanisme penanganan perkara, pembagian kewenangan, koordinasi antarlembaga, hingga efektivitas proses penegakan hukum.

Ia turut menekankan penerapan prinsip ultimum remedium, yakni menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum pemilu. Pelanggaran yang masih dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif perlu dioptimalkan penyelesaiannya agar penegakan hukum berjalan lebih proporsional dan berorientasi pada pemulihan keadilan.

Kehadiran Febriboy Arnendra dan Mitsu Pardede dalam seminar tersebut merupakan bagian dari upaya Bawaslu Kota Sawahlunto untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi dinamika regulasi kepemiluan. Berbagai gagasan dan perspektif yang disampaikan dalam forum tersebut menjadi bahan penting untuk memperkaya wawasan, khususnya terkait pengawasan, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses pemilu.

Seminar nasional ini juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan pakar hukum, di antaranya Ketua Umum Pengurus Pusat APHTN-HAN yang juga Hakim Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Guntur Hamzah; Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat APHTN-HAN yang juga Kepala Badan Keahlian DPR RI, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono; Pimpinan Ombudsman RI, Partono; serta sejumlah akademisi dan praktisi hukum tata negara dan kepemiluan.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu Kota Sawahlunto berkomitmen untuk terus mengikuti perkembangan dan pembaruan kebijakan kepemiluan, sekaligus memperkuat kapasitas jajaran pengawas dalam mewujudkan penegakan hukum pemilu yang profesional, berintegritas dan berkeadilan.

Partisipasi tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu yang semakin berkualitas demi memperkokoh demokrasi substansial di Indonesia.